AHY : Jangan Rampas Hak Rakyat, Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

291 Kali Dilihat
AHY : Jangan Rampas Hak Rakyat, Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Sidrap, Infosiar.com — Wacana ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) untuk pelaksanaan sistem Pemilu proporsional tertutup 2024 akan datang ditolak mayoritas Parpol peraih kursi di DPR RI.

Salah satunya adalah, Partai Demokrat (PD) melalui Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak sistem pemilu tersebut.

Hal itu ditegaskan AHY setelah mengikuti pertemuan tertutup bersama 8 pimpinan partai
yang digelar di Hotel Darmawangsa Jakarta, Ahad kemarin (8/1/2023).

Menurut AHY, rencana pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup itu, dinilai telah merampas hak-hak rakyat dalam memilih figur wakil rakyat yang akan dipilihnya.

“Sekali lagi kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu,”ujar AHY saat wawancara dengan sejumlah media.

Untuk itu, AHY berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini serta bisa menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.

Dia menjelaskan, secara internal Parpol juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader Parpol juga punya ruang dan peluang yang adil.

“Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Kita ingin sekali lagi, yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas,”harap AHY.

Sementara itu, Sekretaris DPC PD Sidrap, Ahmad Jafar yang ditemui di Pangkajene, Senin (9/1/2023) mengatakan, mendukung penuh sikap tegas Ketum PD, AHY yang dengan tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

“Jika sistem proporsional tertutup dilaksanakan, kesempatan bagi kader untuk berkompetisi secara sehat, tidak.mungkin tercapai, karena masyarakat pemilih terkesan dipaksakan memilih wakil rakyat yang tidak jelas dengan istilah membeli kucing dalam karung,”tegas Ahmad melalui Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP atau Koordinator Juru Bicara DPP PD. (Diah)