Dugaan Pemotongan Sertifikasi Guru di Parepare Dilaporkan ke Kejaksaan

  • Bagikan
Dugaan Pemotongan Sertifikasi Guru di Parepare Dilaporkan ke Kejaksaan

Parepare, Infosiar.com — LSM Sorot melaporkan oknum-oknum di dinas pendidikan kota Parepare terkait polemik pemotongan tunjangan sertifikasi guru sebesar 9 persen.

Laporan ini diserahkan langsung kepada pihak Kejaksaan negeri Parepare, Jumat (28/05/2021).

Ketua LSM Sorot Amir, Mempertanyakan dasar hukum dinas pendidikan kota Parepare yang melakukan pemotongan tunjangan sertifikasi guru hingga 9 persen.

“Kalau untuk BPJS hanya 1 persen, terus kenapa yang dipotong 9 persen? Selisih 8 persennya memunculkan praduga dari berbagai pihak dan menjadi polemik di masyarakat, sehingga kami berupaya mencari kepastian hukumnya,” ujarnya.

Kata Amir, karena persoalan ini berpolemik di masyarakat, maka LSM Sorot melaporkan ke pihak penegak hukum untuk menguji, apakah ada tindak pidananya atau tidak.

“Tidak usah dijelaskan ke publik, nanti yang bersangkutan menjelaskan di depan penegak hukum ketika proses law enforcement,” imbuhnya.

“apakah ini tindak pidana korupsi atau tidak, nanti proses hukum yang menyimpulkan. Bagi kami, patut diduga ada unsur kesengajaan,” tambahnya.

Dia berharap agar semua pihak yang terlibat, menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yakni polisi dan jaksa untuk mencari kepastian hukum.

“Tidak usah ribut dan jangan menjadi polemik di masyarakat,” ujar Amir.

Bagi pihak-pihak yang diduga terlibat dan telah diperiksa, harus legowo atau ikhlas mempertanggungjawabkan bila memang dianggap bersalah.

Amir juga meminta untuk tidak alergi dengan laporan bagi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Menurutnya, ini hanya proses untuk mencari kepastian hukum agar persoalan ini tidak terus berpolemik di masyarakat.

“Ini kan dana masyarakat, masyarakat perlu tahu, apa dasar hukum sehingga dilakukan pemotongan, untuk apa?, dan digunakan oleh siapa,” terangnya.

Terkait rencana pengembalian selisih pemotongan tunjangan sertifikasi guru yang berpolemik, Amir juga berpendapat, kalau dilakukan pengembalian, berarti telah diperbuat, dimana perbuatannya melakukan pemotongan melebihi ketentuan, potensinya korupsi.

“Tindak pidana korupsi tidak bisa dihapuskan dengan melakukan pengembalian,” tegasnya.(*)

  • Bagikan