Senin, 1 Februari 2021 - 15:25 WIB

Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Tidak Konsisten, ini Kata Presiden

Penulis : Team Redaksi


Jakarta. Infosiar.com — Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan kepada masyarakat ditengah pandemi Covid 19, dinilai tidak tegas dan tidak konsisten.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama jajarannya yang dilaksanan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat lalu (29/1/2021).

“Saya ingin dengar implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul terjadi di lapangan,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga :  Jalur Utama Menuju Desa Leppangeng Terputus, Ini Penyebabnya

Menurutnya, esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini adalah, mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. 

Untuk itu, kata Presiden, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

“Esensi dari PPKM (pemberlakuan ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini, kita tidak tegas dan tidak konsisten,”jelasnya.

Dalam ratas tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.

Baca Juga :  Minibus Muat Jerigen Berisi Bensin, Tiba-Tiba Terbakar, Apa Penyebabnya ?

Ia memberikan contoh, kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog, ksrena keterlibatan dan kerjasama para pakar bersama pemerintah, nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. (Diah)

Baca Juga

Waspada, Beredar Akun Atas Nama RMS Minta Proposal Untuk Bantu Yayasan

DAERAH

Waspada, Beredar Akun Atas Nama RMS Minta Proposal Untuk Bantu Yayasan
Menuju Sidrap Lebih Baik, Semua Elemen Harus Bersinergi , Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Sulsel

DAERAH

Menuju Sidrap Lebih Baik, Semua Elemen Harus Bersinergi Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Sulsel
Group Musik Mr Kalaolao Aktif Melahirkan Karya, Ini Lagunya

DAERAH

Group Musik Mr Kalaolao Aktif Melahirkan Karya, Ini Lagunya
Besok, Tersangka OTT Dikbud Sidrap di Serahkan ke JPU Kejati Sulsel

Makassar

Resmi Ditahan Kejati, Tiga Tersangka OTT Sidrap Dititip di Lapas Kelas 1 Makassar
Survei IPI Tempatkan Institusi Polri Diurutan Ke 3 Yang Dipercaya Masyarakat

Makassar

Survei IPI Tempatkan Institusi Polri Diurutan Ke 3 Yang Dipercaya Masyarakat
Ditolak Bupati Dollah Mando, Sekda Sidrap Tetap Ikut Rapid Tes Gratis Partai NasDem

DAERAH

Ditolak Bupati Dollah Mando, Sekda Sidrap Tetap Ikut Rapid Tes Gratis Partai NasDem
Residivis Asal Parepare Berhasil Dibekuk Unit Resmob Reskrim Polres Sidrap

DAERAH

Residivis Asal Parepare Berhasil Dibekuk Unit Resmob Reskrim Polres Sidrap
Jangan Ada Eforia Berlebihan, Ini Pesan Fatmawati Rusdi

DAERAH

Jangan Ada Eforia Berlebihan, Ini Pesan Fatmawati Rusdi