Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Tidak Konsisten, ini Kata Presiden

  • Bagikan
Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Tidak Konsisten, ini Kata Presiden


Jakarta. Infosiar.com — Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan kepada masyarakat ditengah pandemi Covid 19, dinilai tidak tegas dan tidak konsisten.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama jajarannya yang dilaksanan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat lalu (29/1/2021).

“Saya ingin dengar implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul terjadi di lapangan,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga :  Covid-19 Meningkat, RMS Tambah APD di 2 Rumah Sakit

Menurutnya, esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini adalah, mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. 

Untuk itu, kata Presiden, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

“Esensi dari PPKM (pemberlakuan ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini, kita tidak tegas dan tidak konsisten,”jelasnya.

Dalam ratas tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.

Baca Juga :  Kapolres: Terima Kasih Telah Mengindahkan Maklumat Kapolri

Ia memberikan contoh, kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog, ksrena keterlibatan dan kerjasama para pakar bersama pemerintah, nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. (Diah)

  • Bagikan