Oleh : Dr H Abdul Wahid, MA (Muballigh dan Akademisi Makassar)
Sudah menjadi tradisi tahunan di setiap bulan Agustus, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bersuka cita untuk menyambut peringatan HUT proklamasi, Suka cita ini biasanya diawali dengan beragam perlombaan dan pesta rakyat, mulai dari perkotaan hingga ke pelosok desa sekalipun.
Kegiatan lomba yang dikemas dalam pesta rakyat pun turut menghiasi kemeriahan penyambutan hari Proklamasi. Namun pada tahun ini, tampaknya masyarakat harus menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan penumpukan banyak orang.
Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan pesta rakyat ditahun sebelumnya, dilaksanakan dengan cara konvensional yakni, mengumpulkan masyarakat di satu titik untuk mengikuti berbagai kegiatan tersebut. Namun hal itu harus dipikirkan kembali secara matang. sebab dapat berpotensi menjadi kelaster baru penularan virus COVID 19.
Kalaupun akan dilakukan sejumlah kegiatan lomba, sebaiknya dilaksanakan melalui daring (online) saja guna menghindari kerumunan massa.
Pejabat (PJ) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin beberapa hari lalu, telah mengeluarkan pernyataan larangan kepada masyarakat Kota Makassar untuk mengadakan perlombaan dan pesta rakyat, karena situasi pandemi ini belum melandai dari kota Daeng.
Protokol kesehatan harus tetap menjadi skala prioritas bagi seluruh komponen masyarakat sehingga apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus di tengah masyarakat bisa terealisasi secara efektif.
Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di tengah masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut, masyarakat harus konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan mereka masing-masing, termasuk pada saat menyambut peringatan HUT proklamasi tahun ini.
Pelaksanaan HUT RI Ke-75 tahun ini, memiliki catatan penting dan nilai sejarah, pasalnya, ia hadir di tengah bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 sebagaimana dialami lebih dua ratus negara di dunia. Dengan adanya pandemi ini, semuanya menjadi berubah, termasuk bentuk kemeriahan masyarakat dalam menyambut HUT proklamasi.
Hadirnya pandemi Covod 19 di tanah air, dampaknya sangat luas. Ia bagaikan bola salju yang terus berputar dan siap menerjang apa pun yang ada di sekitarnya.
Agustus tahun ini, peringatan HUT RI tentunya banyak hal baru yang akan ditemukan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini upacara bendera juga akan digelar dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yakni kemungkinan besar akan dilakukan secara terbatas dan online atau daring untuk menghindari kerumunan orang.
Menurut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Tomo Setya Utama, yang dikutip sejumlah media, memastikan bahwa peringatan HUT RI akan tetap berlangsung secara meriah, walaupun dilakukan secara sederhana.
Apa yang diterapkan oleh istana dalam memperingatai HUT RI tahun ini, haruslah menjadi barometer bagi seluruh masyarakat Indonesia di daerah, agar dalam pelaksananaannya tetap memperioritaskan protokol kesehatan, demi mencegah adanya klaster baru penyebaran virus Covid 19 di tengah masyarakat.
Dalam perspektif Islam, telah diajarkan oleh para ulama Ushul Fiqh, ketika umat menghadapi suatu kondisi yang memaksa untuk memilih salah satu dari dua hal pada waktu yang bersamaan, maka wajib hukumnya untuk mendahulukan mencegah mudharat dari pada mengejar maslahat (Dar’ul Mafasid Muqaddamu ‘Alaa Jalbil Mashalih).
Pertimbangan protokol kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah selama ini adalah, bagian dari upaya mencegah mudharat, sebagaimana yang dianjurkan agama agar pandemi ini perlahan diharapkan bisa berkurang bahkan melandai dari kehidupan masyarakat.
Di samping masalah kesehatan yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus secara massif bersinergi dengan jajaran Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap terjaga dengan baik, agar tidak menambah persoalan baru di tengah bangsa Indonesia sedang terpuruk saat ini.
Situasi Kamtibmas bisa terjaga dengan baik khususnya, di kota Makassar, manakala setiap anggota masyarakat berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat yaitu, tidak mudah terprovokasi dari berbagai informasi yang belum tentu benar (Hoax).
Termasuk tidak menyebarkan berita hoax, rasis, fitnah dan berbagai issu negatif lainnya, terutama melalui media sosial (Medsos) yang berpotensi dapat menimbulkan provokasi dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Terlebih kota Makassar saat ini dalam proses melaksanakan tahapan pilkada serentak, maka para kandidat Paslon yang akan maju dalam pemilihan Wali Kota Makassar tahun ini, harus terlibat aktif membantu pemerintah (Polri) dalam memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan.
Untuk itu, sebagai bangsa, kita akan kuat dan pasti mampu akan menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah pandemi Covid 19. Jika partisipasi dan sinergitas seluruh elemen masyarakat dan Polri bisa dijaga, Insya Allah, kami merasa optimis “Indonesia Maju” dapat diwujudkan sssuai tena peringatan hari Proklamasi tahun ini. (Humas Polda)
