Meski Tak Berizin, Unras Protes UU Cipta Karya Terus Berlanjut di Kota Makassar

  • Bagikan
Meski Tak Berizin, Unras Protes UU Cipta Karya Terus Berlanjut di Kota Makassar
Meski Tak Berizin, Unras Protes UU Cipta Karya Terus Berlanjut di Kota Makassar

Makassar, Infosiar.online — Meskipun tak kantongi izin, aksi unjuk rasa (Unras) yang memperotes omnibus law terkait Undang-Undang (UU) Cipta Karya yang dilakukan para buruh disejumlah wilayah di Kota Makassar terus berlanjut.

Walaupun aksi unras tersebut tak mengantongi izin, namun pihak Polda tetap menurunkan ribuan personel untuk memberikan pengamanan secara persuasif dengan tetap mengedepankan sikap humanis.

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Sulsel, KOMBES Pol Ibrahim Tompo yang dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, izin pelaksanaan unras tidak dikeluarkan, karena aksi unras tetsebut dikhawatirkan akan melahirkan klaster baru akibat menimbulkan kerumunan yang berpotensi jadi sumber penularan virus corona (Covid 19).

Baca Juga :  Isi Telegram Kapolri Disalah Artikan, Kabid Humas Polda Sulsel Luruskan

“Sebaiknya bijaksana menyikapi kondisi saat ini. Prioritaskan keselamatan banyak orang. Sebenarnya tidak ada yang diberikan rekomendasi untuk unras maupun giat yang sifatnya mengumpulkan banyak orang,”ujar Kabid Humas, Ibrahim Tompo.

Dijelaskannya, personel kepolisian tetap akan diturunkan bila ada kelompok yang tetap menggelar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, sepert  aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari ini.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pesronel melakukan imbauan serta pendekatan persuasif kepada peserta aksi unras ahar tidak merugikan masyarakat yang lainnya.

“Ditekankan kepada para anggota yang melaksanakan Pam Unras, baik yang menggunakan pakaian dinas Polri maupun tidak untuk tidak membawa senjata api,” tegas Kabid Humas.

Baca Juga :  Pasca Banjir Lutra, Kerugian di Estimasi Capai Rp 50 M, Ini Penjelasan Kabid Humas Polda

Untuk itu, sambung Kombes Ibrahim, penanganan setiap unras, akan dilakukan secara profesional dan menggunakan pendekatan secara humanis serta tidak menggunakan kekerasan dengan tetap berpedoman pada Perkap No 16 Th 2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap No 1 Th 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Protap No 1 Th 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.

Sekedar diketahui, penanganan Unras ini, juga dikedepankan personel Polwan sebagai Tim Negosiator yang diharapkan dapat menurunkan tensi pendemo, sehingga unras tidak berakhir dengan anarkis dan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid 19. (Diah)

  • Bagikan