Jakarta, Infosiar.online — Untuk mencegah dan mengatasi bencana ekologis, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi pembangunan pusat pembenihan yang berlokasi di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Ini adalah sebuah lokasi pembibitan yang ingin kita persiapkan. Kita harapkan nanti tahun 2021 mendatang, sudah selesai dan sudah berproduksi, dan dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit,” ujar Presiden Jokowi, Jumat (27/11/2020).
Menurutnya, produksi bibit yang dihasilkan, nantinya akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering dilanda banjir dan tanah longsor. Selain berfungsi ekologi, Presiden juga berharap agar pusat perbenihan tersebut akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi.
“Saya berpesan untuk pembibitan di Rumpin, Bogor, ini agar ditanami tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi, karena ke depan kita ingin mengembangkan “green economy,”jelas Presiden.
Pusat perbenihan tersebut, sambung Presiden, nantinya akan berdiri di atas lahan seluas 159,58 hektare yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha.
Dijelaskannya, pembangunan di areal tersebut, akan menjadi permulaan dan percontohan bagi pengembangan serupa yang akan dilakukan di sejumlah lokasi lain seperti, Danau Toba (Sumut), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulut), dan hal itu belum termasuk pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove.
“Kita sudah merencanakan akan kita kerjakan kurang lebih 630 ribu hektare mangrove, sehingga itu juga butuh lokasi pembibitan yang juga akan kita siapkan,” tutur Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara turut melakukan peninjauan laboratorium kultur jaringan yang ada di lokasi tersebut serta meninjau kebun pangkas, _shading house_, dan _propagation house_.
Turut mendampingi Presiden dalam acara peninjauan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo. (***)
