Presiden Minta Stock Vaksin di Manfaatkan Untuk Gencarkan Vaksinasi Penguat

Presiden Minta Stock Vaksin di Manfaatkan Untuk Gencarkan Vaksinasi Penguat

Sidrap, Infosiar.com — Presiden Joko Widodo meminta stock vaksin dimanfaatkan untuk gencarkan vaksinasi penguat atu booster bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan pada saat Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas tentang vaksin Covid-19 kedaluwarsa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/5/2022)

Dalam Ratas tersebut, Presiden mengatakan, vaksinasi harus terus digencarkan, mengingat masih akan ada tambahan sekitar 71 juta vaksin yang akan datang hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, yang didampingi Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menambahkan penjelasan lain terkait masalah vaksinasi.

“Kita sekarang sudah 412 juta dosis yang diberikan, dosis pertamanya juga sudah tembus 200 juta. Jadi 200 juta masyarakat Indonesia sudah disuntik dosis pertama di dua minggu yang lalu dan untuk yang dosis keduanya kita sudah mencapai 65 persen dari target seluruh populasi. Itu angka juga minggu lalu. Bapak Presiden sampaikan ini boosternya baru 25 (persen),” ujar Menkes.

Menkes menjelaskan, vaksinasi penguat akan meningkatkan ketebalan dan kekuatan kadar antibodi yang ada di tubuh berdasarkan data sero survei.

Menkes melanjutkan, rata-rata antibodi sebelum seseorang diberikan vaksinasi penguat hanya berada di sekitar 300-400 kadar antibodinya.

“Data yang kita lihat dari dua sero survei terakhir kepada masyarakat yang sudah divaksinasi booster, booster itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, kekuatan antibodi kita, atau menguatkan antibodi kita itu berlipat-lipat kali,” jelas Menkes.

Dijelaskannya, rata-ratanya itu 300-400 kalau dua kali, tapi kalau begitu dibooster naiknya ribuan, rata-ratanya itu mendekati 6.000 titer antibodi. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden juga, sekaligus untuk mempercepat stok vaksin yang banyak yang ada di daerah-daerah sekarang, itu segera menerapkan booster.

Dalam ratas itu, Menkes juga menuturkan bahwa, Presiden Jokowi menyetujui dilakukannya pemusnahan vaksin Covid-19 yang telah memasuki masa kedaluwarsa dan meminta agar proses tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai aparat sehingga transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

“Presiden meminta pemusnahan vaksin yang expiry date nya sudah lewat, dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP, Jaksa Agung, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” ungkap Menkes.

Menkes menjelaskan, hingga April ini, pemerintah telah menerima 474 juta dosis vaksin Covid-19 yang 130 juta di antaranya merupakan vaksin hibah atau donasi oleh negara maju karena kelebihan stock dan masa kadaluwarsanya sudah dekat. Sedangkan sisanya sekitar 344 juta adalah vaksin yang dibeli pemerintah.

“Kebetulan Indonesia cepat sekali melakukan vaksinasi, hingga negara-negara maju senang mengirimkan vaksin hibahnya ke Indonesia, karena mereka tahu akan bisa dimanfaatkan dengan cepat,” papar Menkes yang dikutip melalui
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. (Diah)