Sebagian Tim Pengusung Memaknai Hak Interpelasi Sebagai Barang Dagangan

  • Bagikan
Sebagian Tim Pengusung Memaknai Hak Interpelasi Sebagai Barang Dagangan

Sidrap, Infosiar.com — Rencana rapat pembahasan hak interpelasi DPRD Sidrap yang dijadwalkan hari ini, Selasa (5/10/2021) kembali ditunda hingga batas waktu yang ditentukan. 

Tertundanya jadwal itu, disebabkan sejumlah anggota tim pengusung yang berjumlah 18 orang dari 35 anggota DPRD Sidrap lainnya, sehingga rapat tersebut kembali tidak Qourum untuk yang kedua kalinya, 

“Rapat ditunda kembali karena pengusung hak interpelasi tidak Qourum. Dari jumlah 18 orang Pengusung Hak Interpelasi hanya ada 10 orang yang hadir dalam rencana rapat pembahasan hak interpelasi DPRD Sidrap,”ujar Zainal dari Fraksi Bela Umat.

Zainal, anggota DPRD 4 priiode dari Partai Bulan Bintang (PBB) menduga kuat sebagian tim pengusung hak interpelasi memaknai sebagai barang dagangan.

Anggota Fraksi Bela Umat, Zainal Husain, Selasa (5/10/2021) mengatakan sebagian tim pengusung hak Interpelasi memaknai hak interpelasi sebagai barang dagangan. 

Zainal menegaskan, masih ada tim pengusung yang tetap konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak akan memperdagangkan Hak Interpelasi dengan Pokir-Pokir dan proyek-proyek. 

“Untuk itu, kita harus waspada, masih banyak agenda-agenda besar yang akan kita laksanakan kedepan. Jangan sampai hal ini terulang lagi,” tegas Zainal dihadapan Pimpinan sidang pleno  pembahasan hak interpelasi DPRD Sidrap. 

Menurutnya, sebagian tim pengusung menganggap bahwa mereka telah berhasil kerena mendapatkan apa yang mereka inginkan, padahal harapan masyarakat yang telah mewakilkan aspirasinya itu, tentu berharap banyak dari wakilnya yang duduk di DPRD Sidrap.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Sidrap, H Patahaddin yang ditemui secara terpisah mengatakan, Hak Interpelasi ini kembali ditunda sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD dengan alternatif ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan fraksi.(Diah)

  • Bagikan