Presiden Larang Orangtua Murid Tandatangani Surat Pernyataan Vaksin

Presiden Larang Orangtua Murid Tandatangani Surat Pernyataan Vaksin

Sidrap. Infosiar.com — Surat pernyataan orangtua murid untuk pelaksanaan vaksin sebagai salah satu syarat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) didaerah ini, bertentangan dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Penegasan Presiden Jokowi itu, terkait dengan surat kesediaan orangtua menanggung resiko vaksin anak, sehingga Presiden melarang pihak sekolah meminta orangtua untuk meneken surat pernyataan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo, dalam keterangan tertulis, Senin lalu (17/1/2022).

Menurutnya, pernyataan ini sekaligus menanggapi beredarnya surat kesediaan menanggung risiko pasca vaksin anak yang diterima wali murid.

“Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak,” kata Abraham Wirotomo.

Dalam keterangan tertulis ini, kata Abraham, Kantor Staf Presiden (KSP) nantinya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud-Ristek untuk membahas hal tersebut.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan arahannya usai mendengar laporan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin.

Abraham juga menegaskan, penanganan gejala pasca vaksin anak ini menjadi tanggung jawab negara. Artinya, dari segi biaya akan ditanggung. Bagi peserta JKN akan ditanggung BPJS, sementara non-JKN ditanggung APBN.

Seperti kita tahu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen telah berjalan di beberapa daerah. Sejauh ini, vaksinasi bukan syarat utama anak melakukan PTM.

Tak heran bila publik terkejut dengan munculnya aturan yang meminta orang tua murid untuk meneken surat kesediaan menanggung risiko setelah vaksinasi anak. (Diah)