Tagar Percuma Lapor Polisi Terbantahkan Hasil Survei IPI

Tagar Percuma Lapor Polisi Terbantahkan Hasil Survei IPI

Jakarta, Infosiar.com — Tanda Pagar (Tagar) #Percuma Lapor Polisi” yang pernah viral di media sosial beberapa bulan lalu, secara berangsur menghilang setelah upaya perbaikan dan perubahan yang dilakukan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Perubahan tersebut tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan manajemen Polri dibawah komando Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat ini telah meraih hasil positif.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum Polri itu, terpotret dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik sebesar 80,2 persen dalam 10 tahun terakhir ini.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi menilai, kehadiran Sigit di instansi Polri, memberikan angin segar di tubuh Polri yang ditandai dengan melesatnya kepercayaan (Trust) publik terhadap Polri.

“Trust publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” kata Direktur Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Minggu kemarin (5/12/2021).

Menurutnya, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga 80,2 persen, mengalahkan lembaga penegak hukum lain yang biasanya selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diposisi pertama sejak 2014 hingga 2018.

“Setelahnya, trust terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan trust terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020. Trust terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021,” jelas Burhanuddin Muhtadi.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang.

Berikut grafik survei kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari tahun 2014 hingga 2021 berdasarkan data Indikator Politik Indonesia. Tahun 2014 sebesar 57,5 persen, 2015 sebesar 68,6 persen, 2016 sebesar 73,2 persen, 2017 sebesar 76,5 persen, 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, 2020 sebesar 72% dan di tahun 2021 80,2%. (***)