Sidrap, Infosiar.com — Rapat paripurna DPRD Sidrap untuk pertanggung jawaban Bupati Sidrap terkait Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 di warnai aksi Walk Out (WO), Jumat (30/7/2021).
Aksi WO yang dilakukan 8 anggota fraksi NasDem tersebut, sebagai bentuk protes atau penolakan terkait sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro rakyat.
Ketua fraksi NasDem DPRD Sidrap, Samsumarlin mengatakan, aksi WO ini dilakukan guna mengharapkan Bupati Sidrap lebih mengefisienkan anggaran.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk.lebih memperhatikan seluruh tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid 19 di daerah ini untuk dibayarkan kesejahteraannya yang sejak beberapa bulan lalu belum dibayarkan, padahal sudah ada transfer BOK dari pusat.
“Tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid 19 merupakan benteng terakhir bagi kita semua, sehingga kesejahteraan mereka harus dibayarkan oleh pemerintah daerah, karena dana dari pusat sudah ditransfer,” ujar Samsumarlin.
Ia mengatakan, fraksi NasDem juga menilai Pemda Sidrap sangat minim dalam mengakomodir dan mempertimbangkan seluruh hasil reses anggota DPRD dan hasil Musrembang, pada hal semua keluh kesah masyarakat selama dua tahun ini kita tampung.
“Pemda terkesan mengabaikan hasil reses dan Musrembang yang hanya menjadi penggugur tanggungjawab pejabat semata, pada hal efektivitas kegiatan itu dapat menjadi bahan bagi kita semua dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap secara Umum,” jelas Ketua DPD Partai NasDem Sidrap itu.
Pada bagian lain, kata Samsumarlin, fraksi NasDem juga mempertanyakan anggaran sebesar Rp 1,8 Miliar yang muncul dengan item penyertaan modal PDAM, sedangkan hal itu tidak pernah muncul sebelumnya pada pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 lalu. (Diah)
